Begini Penjelasan Ketua KPU Jeneponto Terkait UU Nomor 7 Tahun 2017 Saat Rakor Bawaslu

  • Whatsapp

Laporan Jurnalis Jeneponto – Haris

Jeneponto – Kompas24jam.id – Rakor Fasilitasi dan Koordinasi Produk Hukum Bawaslu Jeneponto, pengurus partai politik (Parpol) menyampaikan tanggapan regulasi undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Bacaan Lainnya

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jeneponto, Baharuddin Hafid menjelaskan, undang-undang nomor 7 tahun 2017 lahir, itu tidak ujuk-ujuk lahir tapi itu melalui proses panjang.

“Begitu saya melihat undang-undang nomor 7 tahun 2017 dengan melihat kelembagaan Bawaslu, hadirnya DKPP menjadi berubah. Pasalnya, memberikan suatu kepastian untuk visi demokrasi yang menjadi pilihan bangsa kita,” jelas Baharuddin Hafid, di Baruga pertemuan Bawaslu Jeneponto, Jumat (8/3/2019).

Baharuddin Hafid mengutarakan, tahun 98 lahir amandemen undang-undang yang mana pemilihan legilslatif dilaksanakan eksekutif. Kemudian, melahirkan legislatif, akan tetapi yang melaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sedangkan, hasilnya sudah diketahui jauh sebelum pencoblosan.

“Pada saat itu yang berkompetisi ada dua partai politik dan satu golongan yaitu PDI, PPP, dan Golongan Karya (Golkar),” kata Baharuddin Hafid.

Kemudian, undang-undang nomor 7 melahirkan KPU, Bawaslu, dan DKPP. “sering saya sampikan antara Bawaslu dan KPU adalah saudara kembar yang beda jenis kelamin. Bawaslu jenis kelamin pencegahan dan pengawasan, sedangkan KPU jenis kelamin penyelenggara teknis,” bebernya.

“Terkait undang-undang nomor 7 dibuatkan regulasi yaitu PKPU (Peraturan KPU). Ada tiga puluhan PKPU yang terbit itu menyangkut semua persoalan teknis. Perubahan PKPU itu memberikan suatu kepastian tentang pelaksanaan pemilu mengenai sistem demokrasi kita,” urainya.

Pos terkait