BPPH MPC Kabupaten Jeneponto Nilai Penetapan PSBB Tidak Efektif

  • Whatsapp

Laporan Jurnalis Jeneponto – Dzul

Jeneponto – Kompas24jam.id – Tengah maraknya penyebaran covid-19 pemerintah mengeluarkan PP No 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan covid-19 dan permenkes No 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar.

Bacaan Lainnya

Hal ini yang kemudian dikaji oleh BPPH MPC Kabupaten Jeneponto dimana menurut Chaerul Fajrin Faad selaku Wakil Ketua 3 dalam kajiannya terdapat beberapa permasalahan yang di uraikan.

“Jika ditelaah secara menyeluruh, secara hukum, peraturan tersebut akan berpotensi kontraproduktif dengan tujuan pembuatannya.Substansi peraturan yang “hanya” berisi tujuh pasal tersebut tampaknya justru berpotensi membuat ketidakpastian masyarakat di tengah wabah. Di samping itu, bentuk formal sebagai peraturan pemerintah terlihat dipaksakan, mengingat seharusnya peraturan pemerintah merupakan aturan hukum yang berlaku umum (tidak berlaku dengan hanya mengacu pada satu peristiwa). Terbitnya peraturan itu jelas dalam rangka percepatan penanganan wabah corona sehingga hanya merujuk pada satu peristiwa khusus” katanya

“Dengan mengesampingkan persoalan formalitas, peraturan itu juga masih menyisakan persoalan substansial. Pasal 1 peraturan tersebut mendefinisikan pembatasan sosial berskala besar sebagai “pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19,”sambungnya

“Persoalan yang terkandung dalam pasal itu adalah adanya frasa “kegiatan tertentu penduduk”, tapi arti kata “tertentu” tidak didefinisikan lebih lanjut. Persoalannya adalah pada aspek penegakannya, yakni kegiatan apa yang dilarang dan dibolehkan, mengingat tidak ada definisi kegiatan tertentu tersebut. Tanpa definisi yang jelas, selain tidak efektif, peraturan tersebut rawan penyimpangan dalam penegakan hukumnya.”

Berikutnya adalah pada Pasal 3 huruf a, yakni frasa kata “menyebar secara signifikan”. Peraturan ini tidak menjelaskan lebih lanjut ukuran “signifikan” itu.Tanpa kejelasan ukuran, ia akan berpotensi menimbulkan pemahaman berbeda sehingga menyebabkan pasal tersebut tidak dapat diimplementasikan. Demikian juga dalam Pasal 4 dengan frasa “pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi.Frasa “paling sedikit, justru menimbulkan multitafsir dan menyebabkan penegakan hukum tidak memiliki ukuran yang pasti dan obyektif. Hal ini sangat berbahaya bagi masyarakat.

Lebih lanjut kata ia, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai tidak efektif, bahkan tidak progresif dalam memutus rantai virus Corona (Covid-19). Permenkes tersebut hanya menambah dan mendetailkan prosedur pengajuan PSBB (terlalu birokratis) dalam penanganan wabah Corona oleh kepala daerah.

“Dalam Permenkes ini tak melihat ada regulasi progresif untuk menunjang tugas-tugas penanggulangan virus Corona. “Sepintas, prosedur biroraktif seperti itu sangat baik. Tetapi karena panjangnya alur birokrasi, dikhawatirkan akan memperlambat tugas dalam penanganan Covid-19. Sementara, sebagaimana kita ketahui bersama, penyebaran virus ini sangat cepat. Tidak menunggu proses birokrasi dan hasil-hasil kajian seperti yang diurai dalam Permenkes itu” ungkapnya

prosedur penetapan PSBB jauh lebih mudah jika diajukan oleh Gugus Tugas. Tidak seperti kepala daerah, pengajuan oleh Gugus Tugas tidak perlu menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, serta keamanan. Dalam Permenkes, itu semua menjadi tugas dari kepala daerah. “yang menjadi kekhawatiran, peraturan pemerintah dan permenkes PSBB ini hanya akan menjadi dokumen kearifan yang berada di tempat yang tinggi tetapi tidak terimplementasikan

“Substansi yang belum diatur perlu dijelaskan dan harus dimasukkan sebagai bagian dari substansi peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah. Demikian juga peraturan pelaksanaan yang didesain pada tahap implementasi nantinya, selain harus mengandung ukuran yang pasti, harus mengandung sanksi. Dalam situasi pandemi seperti saat ini, penegakan hukum yang obyektif akan dapat membentuk perilaku masyarakat sebagaimana diharapkan” terang Chaerul fajrin faad

Perilaku masyarakat akan terbentuk apabila peraturan pelaksana memiliki ukuran yang pasti (tidak multitafsir) dan mengandung sanksi jika dilanggar. Dengan demikian, sebagaimana dikatakan oleh Roscoe Pound, hukum sebagai alat untuk merekayasa perilaku masyarakat, dalam hal ini perilaku pembatasan sosial guna melindungi masyarakat dari pandemi Covid-19, dapat terwujud.bahwa isi Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 terlalu birokratis.Aturan ini lebih tepat disebut halangan bagi pemda untuk memakai haknya dalam menentukan sikapnya, sebagaimana termaktub dalam Otonomi Daerah (Otoda).

“Harusnya, penetapan PSBB menjadi hak sepenuhnya pemda sesuai status daerahnya masing-masing.Semoga Pemda diberikan wewenang otonomi daerah yang sesungguhnya dalam memberlakukan PSBB sesuai status daerahnya masing-masing” harapnya.

Pos terkait