Laporan Jurnalis Takalar – Jaya
Takalar-Kompas24jam.id- Mutasi pejabat Eselon II dan III mendapat sorotan berbagai kalangan terutama kalangan Aktivis dan para NGO(LSM) di Kabupaten Takalar, yang tak cukup sebulan sudah dua kali melakukan mutasi pejabat di pemerintahan Syamsari Kitta – Achmad Se’re
Perpindahan pejabat dari satu instansi ke instansi pemerintahan lainnya menuai tanggapan bahwa pemerintah Kabupaten Takalar tidak memahami regulasi pemerintahan dengan baik.
Sebanyak enam orang pejabat Esolon II serta IV orang Esolon III, dimana mutasi pejabat itu di gelar, di Ruang pola kantor Bupati Takalar, Jln Jendral Sudirman, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi – Selatan.
Sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Takalar yang ditanda tangani oleh Sekda Takalar Arsyad Taba, per-tanggal 17 Juli 2019 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Negeri sipil hingga jabatan pimpinan tinggi pratama lingkup pemerintah, pelantikan tersebut sekaligus pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Takalar
Berbagai Tanggapan dari Aktivis dan NGO Kabupaten Takalar, salah satunya Direktur LSM Lambusi (Lembaga Bangun Desa Sulawesi).
Nixon Sadli Karma mengatakan melalui aplikasi WatshApp, bahwa pemerintah seharusnya paham dan mencermati regulasi yang ada terkait perpindahan pejabat Esolon di lingkup pemerintahan Bupati dan wakil Bupati.
“Pertanyaan kami sangat sederhana, apakah Perbup Tupoksi kelembagaan baru sudah ada?? dan kalau pemberlakuan kelembagaan baru, kenapa seluruh pejabat tidak dilantik mulai eselon IVA s/d IIB,”kata Nixon
“Jadi kalau seperti ini mau dikemanakan pejabat yang se-level Eselon III & IV,”tambah Nixon kepada Jurnalis Kompas24jam.id
