Catut Nama Kapolda, Dana Ganti Rugi Tanah Waduk Kareloe Yang Di Konsinyasi Rp 13 M di Pengadilan Gowa Ditilep

  • Whatsapp

Laporan Jurnalis Jeneponto – Misbah Fadly Kr

Jeneponto – Kompas24jam.id – Pembayaran dana ganti rugi tanah pembangunan Waduk Kareloe, yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Gowa dan Jeneponto, kembali dimainkan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab.

Bacaan Lainnya

Pasalnya, dana ganti rugi lahan yang semula di konsinyasi sebesar Rp 13.711.080.000 untuk pemilik lahan kembali ditilep miliaran rupiah oleh beberapa oknum

Informasi yang dihimpun, ada tiga instansi yang telah memainkan pembayaran dana ganti rugi tanah tersebut. Ketiga instansi itu yakni Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ), Badan Pertanahan Gowa dan Pengadilan Negeri Gowa.

Menurut Madi (50) salah seorang pemilik tanah di lokasi Waduk Kareloe, menuturkan bahwa dana ganti rugi tanahnya seluas 6.699 M2 dengan nilai Rp 177.120.000, telah cair bersama 88 orang di Pengadilan Negeri Gowa dengan total Rp 13.711.080.000, dengan luas lahan sekitar 48 Hektar are.

“Awal November 2019, dana tersebut berhasil dicairkan di bank oleh Pengadilan Negeri Gowa setelah 6 orang pemilik lahan bertanda tangan yakni H.Salihi, H.Botang, Hj.Kamariah, Sino dan saya sendiri (Madi)”, ungkap Madi, kepada awak media, Senin (25/11/2019).

Kemudian kata Madi, bahwa dana yang diterimakan di Pengadilan Negeri Gowa hanya Rp 7.381.640.000.Usai dana tersebut diterima lalu diangkut dengan mobil milik lelaki Bahar untuk menuju kerumahnya di Tello, Makassar.

Namun saat dalam perjalanan, beber Madi, mobil berhenti disalah satu rumah di Jalan Hertasning dan dia diperintahkan oleh Bahar untuk menurunkan uang sebesar Rp 4 Milyar.

“Ketika saya bertanya siapa rumah ini. Kemudian Bahar menjawab bahwa rumah tersebut adalah milik Kapolda Sulsel, makanya jangan banyak tanya karena bisa-bisa saja kita ditangkap dan dipenjarakan,” terang Madi.

Akhirnya kata Madi, sisa uang yang lanjut dibawa kerumahnya Bahar sisa sekitar Rp 3 Miliar lebih. Setelah dipotong biaya operasional dan sukses fee 50 persen, maka dana yang diperoleh pemilik tanah totalnya hanya Rp 576.000.000 seluruhnya.

Terkait hal tersebut, LSM Kompak Indonesia yang diketuai oleh Ahmad Rana dengan Dewan Pembina Dr. amaluddin Rustam, SH, MH dan Muchtar Saenong, akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polda Sulsel, tentang penggelapan, pemalsuan dan penipuan.

Adapun nama yang terlapor adalah lelaki Bahar yang diduga di bekingi oleh seorang pengacara bernama Jaswadi, SH, MH, berkantor di Jalan Boulevard Panakkukang Makassar.

Selain melapor di Polda Sulsel, LSM Kompak Indonesia, kata Ahmad Rana juga menyurat ke pihak Kejati Sulsel dan Gubernur.

Ahmad Rana mengatakan bisa dibayangkan kerugian pemilik tanah pada tahap pembayaran tahap II sebesar Rp 13.711.080.000, tapi yang sampai ke tangan pemilik tanah Rp 576.000.000. Selisih pembayaran tanah ini tentulah tersangkut pada pihak-pihak yang berkompeten pembebasan lahan antara Pompengan Jeneberang, Badan Pertanahan Gowa, Pengadilan Negeri Gowa serta pihak lainnya, ungkap Ahmad Rana

Lanjut Ahmad Rana, lelaki Bahar yang dibekingi oleh Jaswadi selaku pihak yang melakukan upaya pencarian dana ganti rugi tanah telah melakukan hal tidak wajar dan penuh kelicikan.

“Contohnya, Madi yang seharusnya dibayar Rp 177.120.000, hanya dibayar Rp 7.000.000, selebihnya diambil oleh Bahar beserta konco-konconya”, pungkas Ahmad

Pos terkait