Dana Pugar Telan Anggaran 1,9 Milyar, GMPK Minta Penegak Hukum Gandeng Auditor Independen

  • Whatsapp

Laporan Jurnalis Takalar- Jaya

Takalar-Kompas24jam.id – Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Cabang Takalar Meminta kepada penegak Hukum agar melakukan cek Lapangan dengan menggandeng auditor independen untuk menghitung kerugian Negara,” Pugar” (Pengembangan Usaha Garam) Pengadaan Dinas Perikanan dan Kalautan Kabupaten Takalar.Sabtu.6.7.2019.

Bacaan Lainnya

Pengadaan Pugar dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar yang di berikan kepada Koperasi Anugrah Bahari Sejahtera yang berada di kecamatan Mappakasunggu (Mapsu) Takalar mengaku menerima bantuan yang tidak sesuai Nilai Anggaran Rp.1,9 M tahun anggaran 2018 .

Pengembangan Pugar dari Kementrian Perikanan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Takalar, diketahui penerima manfaat Koperasi Anugrah Bahari Sejahtera, mengaku hanya menerima Excavator dan material lainnya yang bernilai Rp.350 juta rupaih yang dibelanjakan oleh pihak dinas Perikanan dan Kelautan.

“Dari anggaran yang di hitung melalui Berita Acara Serah Terima Barang (BAP) dari Kementrian disinyalir Dinas perikanan dan kelautan menerima kurang lebih RP.1 milyar” terang ketua koperasi Muh. Jais, saat di konfirmasi (03/07) beberapa hari lalu

”Dari Anggaran Rp. 1,9 milyar, dan Rp.350 juta yang berbentuk uang masuk melalui transfer ke rekening koperasi, namun hanya berupa meterial yang kita terima, dari jumlah itulah anggarannya senilai Rp.1.350.000.000,-(Satu Miliar Tiga Ratus Lima Pulu Juta Rupiah) yang diterima koperasi, jadi ada selisi sebanyak Rp.550 juta dari sisa 1.9 milyar, yang kami pertanyakan kemana dan apa laporan pertanggung jawaban kami ke anggota koperasi Anugerah Bahari Sejahtera apa bila dikemudian hari diaudit,”ungkap Muh.Jaiz

“Kopersi Anugrah Bahari Sejahtera, yang di tunjuk selaku penerima manfaat , yang berlokasi di Kecamatan Mappasunggu, diketahi ada tiga titik untuk pengembangan pugar, yang menjadi binaan koperasi kami,”bebernya

Terpisah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kabupaten Takalar , Sirajuddin Saraba, mengakui anggaran pengembangan usaha garam rakyat (PUGAR) sebesar Rp. 1,9 M dari Kementerian Perikanan dan Kelautan untuk tahun 2018, memang banyak mendapat sorotan.

“Memang “PUGAR” banyak mendapat sorotan dari beberapa media dan aktivis namun kegiatan PUGAR sudah berjalan sesuai dengan juknis. dan ada tiga titik yang akan dijadikan pengembangan garam rakyat. Ini merupakan perjuangan untuk mensejahterahkan petani garam di Kabupaten Takalar yang menelang anggaran Rp.1,9 M, itu diberikan berupa material seperti Excapator dan sarana lainnya,”Jelasnya

Mengenai pengadaan pompa yang sempat diberitkan sebelumnya itu sudah sesuai petunjuk Juknis pengadaan mesin pompa dan PK tidak ada yang di langgar,”akunya Sirajuddin Saraba.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Cabang Takalar, Sekretaris Umum Ismail Tato, meminta kepada penegak Hukum agar melakukan cek Lapangan dengan menggandeng auditor independen, untuk menghitung kemungkinan adannya tindak pidan korupsi yang bisa merugikan Negara

“Ini dilakukan agar tidak terjadinya polemik di publik terkait PUGAR di Desa Maccinibaji, Pulau Tanakeke, Keamatan Mappasunggu, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Tahun Anggaran 2018 Sebanyak Rp.1,9 M, yang kami duga ada penyimpangan” pungkas Ismail Tato Sekretaris LSM GMPK CabangTakalar

Pos terkait