Dinas Pertanian Takalar Bantah Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Ada Temuan

  • Whatsapp

Laporan Jurnalis Takalar Jaya

Takalar-Kompas24jam.id–Issu hasil Pansus Anggota DPRD kabupaten Takalar yang di anggap Hoax (atau bohong) oleh kepala Dinas Pertanian Muh Hasbi di tampik Pimpinan DRPD Takalar Muh Idris Leo. Jum’at 12.7.2019.

Bacaan Lainnya

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pemerintah Kabupaten Takalar membantah sejumlah rekomendasi yang dikeluarkan Pansus terhadap LKPj tahun 2018.

Beberapa rekomendasi dinilai tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. seperti DPRD Takalar merekomendasikan ke penegak hukum untuk mengusut anggaran Rp 300 juta lebih pembangunan Kantor Balai Pembibitan Ternak yang dinilai tak terealisasi.

Pansus juga merekomendasikan kepada penegak hukum untuk mengusut anggaran Rp100 juta lebih pembagunan Pos Kesehatan Hewan karena dianggap tak terealisasi tanpa dasar. Padahal, item proyek di Dinas Pertanian itu terealisasi sesuai dengan perencanaan dan nilai anggaran.

“Saya kira beberapa rekomendasi Pansus LKPj tidak berdasar karena pada kenyataan yang disebut tak terealisasi justru sebaliknya,” kata Kadis Pertanian Muhammad Hasbi, Kamis (11/7) kemarin siang

Hasbi menjelaskan bahwa satu dari dua program yang dimaksud Pansus, sesungguhnya terlaksana dan telah direalisasikan sesuai perencanaan. Pembangunan Kantor Balai Pembibitan Ternak kini sudah rampung dan siap digunakan.

“Harusnya Pansus meninjau ulang yang anggap tidak terealiasi karena hanya satu Program yang ada di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan sudah dijalankan sesuai perencanaan,” kata Hasbi.

Rekomendasi Pansus yang meminta penegak hukum mengusut anggaran Rp100 juta lebih pembagunan Pos Kesehatan Hewan tidak pernah dianggarkan di APBD.

“Kantor Balai Pembibitan Ternak itu sudah terealisasi yakni pos kesehatan hewan, tidak ada dalam program kami dan tak pernah tertuang di APBD. Makanya kami kaget dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus,” herannya Hasbi.

”Hal di atas yang di sampaikan oleh kepala Dinas Pertanian Takalar Muh.Hasbi itu sangat menjadi bumerang bagi anggota DPRD Kabupaten Takalar yang mana, hasil pansus sebagai laporan pertanggung jawaban ke publik dan seluruh lapisan masyarakat Takalar, justru adanya temuan makanya kami kami rekomendasikan ke penegak hukum untuk di tindak lanjuti,”imbuh Leo

“Hasil pansus itu ada tujuh dan itu sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) sebagai anggota pansus untuk merekomendasikan dan menyampaikan hasil temuan investigasi yang di lakukan oleh Tim pansus DPRd sebagai Lopran Keuangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan kewajiban kami sebagai pegangan” ungkap Mil sapaan akrabnya

Jadi 7 rekomendasi yang kami sampaikan di sidang paripurna beberapa waktu lalu adannya temuan itu tidak main -main”tutup Muh.Idris Leo kepada Kompas24jam.id melalui telepon selulernya.

Pos terkait