Ganda, Dinsos Jeneponto Lakukan Perbaikan Data Verval 2021

  • Whatsapp
Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinsos Jeneponto, Ashari Ilyas saat menandatangani beberapa berkas

Jeneponto-Kompas24jam.id, Banyaknya kartu keluarga (KK) ganda, ini yang menyebabkan pengurusan PBI JKN KIS yang dibiayai oleh APBD Jeneponto, Sulawesi selatan terkendala.

Ini dituturkan Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinsos Jeneponto, Ashari Ilyas saat dikonfirmasi diruangan kerjanya beberapa hari lalu.

Bacaan Lainnya

Melihat kasus ini, Dinas Sosial wajib mengambil peran sentral sebagai representasi negara yang hadir memenuhi hak dasar warga negaranya

“Bahwa pemerintah dalam hal ini kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Jeneponto telah menggelontorkan berbagai macam bentuk program bantuan sosial terutama dalam masa pandemi ini”katanya

Bantuan tersebut tersebar melalui berbagai program dari masing- masing Kementerian.

“Dari Kementerian Sosial ada Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Bantuan Langsung Tunai (BLT). ada juga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Dana Desa memberikan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD)”beber Ashari
Selain itu kata Ashari Ilyas, ada Program Kartu Prakerja dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ada juga beberapa Kementerian yang melakukan Program Padat Karya Tunai diantaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan”ungkap Ashari¬†

Namun dari banyaknya bantuan ini, informasi kepada masyarakat masih kurang tidak banyak yang mengetahui

“Jika informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai bantuan sosial ini tidak jelas, potensi maladministrasi pasti sangat tinggi, dimulai dari tidak sesuainya data penerima bantuan, diskriminasi dalam pemberian bantuan, sampai kepada pungutan/pungli dalam penyaluran bantuan tersebut”terangyaSaat ini, lanjut Ashari Ilyas data kemiskinan adalah sumber dari beberapa kendala dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten Jeneponto.

“Beberapa warga dianggap sudah tidak layak menerima bantuan social, masih menjadi penerima bantuan.Hal ini menimbulkan masalah baik di tingkatan masyarakat maupun di level pengambil kebijakan”ungkap Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinsos Jeneponto. Ashari Ilyas.

“Akhir tahun 2020 Dinas Sosial melakukan Verifikasi dan Validasi Data (Verval) DTKS dimana data tersebut adalah data besutan dari Kementrian Sosial melalui Aplikasi System Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS_NG).
“Dimana sebelumnya data ini sejak 5 tahun lalu tidak pernah terupdate, sedangkan untuk tahun 2021 Dinas Sosial Kembali melakukan perbaikan data Verval kembali sesuai dengan instruksi Kemensos yang sampai saat ini masih berlangsung”urainya

Ia menambahkan, Dinas Sosial juga melakukan Verval data yang bekerjasama dengan Dinas Perumahan gunanya agar Program Bantuan Kemensos Rumah tidak layak huni (RUTILAHU) 2021 lebih tepat sasaran.
“Sebagai upaya lanjutan Dinas Sosial masih melakukan komunikasi dengan beberapa Unit kerja yang terkait penanganan kemiskinan salah satunya, unit kerja BKKBN dan beberapa unit kerja lainnya

Ashari Ilyas berharap agar kiranya Disdukcapil benar benar verifikasi jumlah penduduknya yang telah meninggal dunia karena melalui data tersebut kami Dinas Sosial sangat bermanfaat khususnya bagi data Peserta PBI JKN KIS yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Jeneponto.Karena kondisi Jeneponto kategori fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu boleh dikata sudah sangat minim justru masyarakat yang pura pura miskin jauh lebih banyak.

“Kiranya Disdukcapil Jeneponto benar benar verifikasi jumlah penduduknya yang telah meninggal dunia, karena banyaknya nomor NIK KK ganda ini yang menyebabkan warga kesulitan dalam mengurus kartu KIS” harap Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinsos Jeneponto. Ashari Ilyas.

Laporan Jurnalis Jeneponto-MS
Editor-KJ

 

Pos terkait