Kadinkes:Saya Tidak Diusir, Hanya Dua OPD Disuruh Pulang

  • Whatsapp
Kadis Kesehatan Jeneponto, Susanti Mansur

Jeneponto-Kompas24jam.id, Terkait pengusiran yang dilakukan oleh Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan, Iksan Iskandar, Kepala Dinas Kesehatan Susanti Mansyur Bantah

Bantahan tersebut diklaim, menurutnya, dirinya bukan di usir ataupun disuruh pulang saat cofee morning diruang pola kantor Bupati Jeneponto.Senin ( 26/Juli/2021)

Bacaan Lainnya

Sebelumnya diberitakan, Bupati Jeneponto, Sulawesi Selatan, Iksan Iskandar geram dan mengusir tiga kepala OPD saat hendak ikut rapat

Ketiga OPD yang diusir adalah, Kadis Kesehatan, Nursanti Mansur, Direktur RSUD Jeneponto, dr Bustaming dan Kepala BPBD, Ikrar Iskandar.

Namun, Kepala Dinas Kesehatan Jeneponto Nursanti Mansyur saat dihubungi Listing Berita membantah, terkait pengusiran dirinya.

Menurutnya Dia tidak diusir melainkan disuruh memperbaiki.

“Jadi kronologisnya itu, kami tidak diusir, memang Dinas Kesehatan itu baru 99 persen, hanya karena ada nilai SBU belum selesai” kata Nursanti Mansyur.

Menurut Nursanti Mansyur hanya ada dua OPD yang diminta bupati untuk menyelesaikan, yakni Rumah Sakit dan BPBD.

” Untuk rumah sakit dan BPBD, rumah sakit itu 14 persen belum selesai terinput dan BPBD 13 persen diminta bapak bupati kedua OPD tersebut untuk pulang di staf menyelesaikan” jelas Nursanti Mansyur 

Iksan Iskandar mengatakan, ketiganya diusir lantaran administrasi terkait pencairan anggaran Covid-19 di tiga instansi tersebut belum diselesaikan.

“Bukan diusir, selesaikan cepat, jangan ikut rapat. Pergi sana selesaikan. Saya minta hari ini selesai,” Jelasnya saat ditemuai wartawan.

Iksan Iskandar mengaku kasian kepada para petugas yang menangani Covid-19, karena sejak September 2020 hingga sekarang mereka belum mendapat apa-apa.

“Iya, kita mau segera bagaimana anggaran -anggaran yang berhubungan dengan Corona ini segera dicairkan. Karena petugas ini kasian sudah jenuh juga sejak bulan 10 tahun 2020 belum dapat apa-apa. Makanya segera dicairkan,” ungkapnya.

Iksan mengungkapkan, lambatnya proses pencarian anggaran covid-19 karena administrasi keuangan dinilai sangat rumit.

“Administrasi keuangan ini begitu ribet sehingga teman-teman di BPKD juga tidak mau diadakan pemeriksaan karena berakibat nanti. Jadi serba hati-hati. Jangan ada pelanggaran,” pungkasnnya.

Laporan Jurnalis Jeneponto- MS

Editor-KJ

 

Pos terkait