Kajari Jeneponto Raih Predikat WBK dan WBBM Terbaik

  • Whatsapp
Kajari Jeneponto Ramadiyagus, Kasi Intelijen Indraswaty, Kasi BB & BR Gilang Gemilang, Kasi Datun Hafis Muhardi, Kasubag Bin Ivon Hadjarawaty.Koonferensi pers yang berlangsung di aula kantor Kejaksaan, Kelurahan Empoang Kota, Kecamatan Binamu.Senin(21/12/2020)

Jeneponto-Kompas24jam.id, Kejaksaan Negeri Jeneponto, Sulawesi selatan mendapat predikat terbaik melalui wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani(WBBM).

Ini diungkapkan oleh Kajari Jeneponto Ramadiyagus saat melaksanakan konferensi pers yang berlangsung di aula kantor Kejaksaan, Kelurahan Empoang Kota, Kecamatan Binamu.Senin(21/12/2020)

Bacaan Lainnya

Turut mendampingi Kajari Jeneponto, Kasi Intelijen Indraswaty, Kasi BB & BR Gilang Gemilang, Kasi Datun Hafis Muhardi, Kasubag Bin Ivon Hadjarawaty.

Dalam pemaparannya, Ramadiyagus mengatakan bahwa pada hari ini telah menerima piagam penghargan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) baik dalam penanganan kasus ataupun pelayanan

“Apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani(WBBM) tahun 2020 dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) itu berkat dukungan masyarakat, pemerintah serta pewarta yang selalu mendukung dan memberikan informasi yang baik” katanya

Selain itu, menurut Ramadiyagus selama tahun 2020 penanganan kasus, salah satu kegiatan bidang inteljen 23 kegiatan, kemudian bidang tindak pidana umum SPDP yang masuk 193 perkara dan bidang BB & BR jenis narkoba 61 perkara serta 36 perkara lainnya.

“Pengembalian barang bukti ini, baik pengembalian barang bukti secara langsung ada 72 perkara, dan ini salah satunya andalan inovasi Kejaksaan Negeri Jeneponto karena barang bukti dikembalikan diantar langsung dan tidak dipungut biaya (gratis) sehingga mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK)”ungkapnya.

Untuk bidang perdata dan tata usaha negara yaitu, yang pertama bantuan hukum litigasi melalui pengadilan 1 perkara mewakili atau pendampingi pemerintah kabupaten Jeneponto sedangkan non litigasi ada 20 perkara lainnya.

“Ada 6 OPD yang meminta pendampingan hukum terkait 25 kegiatan dari masing-masing OPD dengan nilai mencapi 1 milyar lebih, dan untuk saat ini tindak pidana khusus ada 2 penyelidikan yang pertama penyalagunaan anggaran ADD tahun 2018 pada Desa Gantarang, Kecamatan Kelara, kemudian yang kedua adalah penyimpangan dana penyaluran sertifikasi guru pada dinas pendidikan dan kebudayaan dan kongresnya ketingkat penyidikan”bebernya.

Laporan Jurnalis Jeneponto-Misbah Fadly Kr
Editor-KJ

 

 

Pos terkait