Mahasiswa di Jeneponto Kembali Demo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja Jilid III

  • Whatsapp
Puluhan mahasiswa di Jeneponto, Sulawesi selatan, kembali demo tolak Omnibus Law Cipta Kerja, Rabu (21/10/2020).

Jeneponto-Kompas24jam.id-Puluhan mahasiswa di Jeneponto, Sulawesi selatan, kembali demo tolak Omnibus Law Cipta Kerja, Rabu (21/10/2020).

Unjuk rasa berlangsung didepan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jeneponto, Sulawesi selatan

Bacaan Lainnya

Puluhan mahasiswa tersebut tergabung dalam Aliansi Gerakan Jeneponto Menolak Omninus Law Jilid III.

Pantauan Kompas24jam.id, para pengujuk rasa membawa bendera merah putih dan bendera masing-masing dari organisasi mereka serta kain kafan.

Mereka juga membawa spanduk dan petaka berisi tuntutan mereka atas terbitnya Omnibus Law.

Menurut mereka, produk Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR RI pada 5 Oktober adalah bentuk penjajahan kapitalisme yang nyata.

“Omnibus Law Cipta Kerja telah melukai hati rakyat. Hanya berpihak kepada investor dan merugikan rakyat. Cabut Omnibus Law, Cabut Undang-undang Cipta Kerja dan Cabut Undang-undangan Agraria,”teriak jendral lapangan Edy Subarga

Dikatakan, saat ini DPR bukan lagi perwakilan rakyat. Sehingga tidak ada tempat lain bagi pemuda saat ini untuk meminta keadilan kecuali turun kejalan sebagai bentuk penolakan UU Cilaka itu.

Mereka juga menuntut sebagai mosi tidak percaya kepada DPR RI yang telah dianggap memproduksi sebuah undang-undang yang lebih berfihak kepada kepentingan kapitalis ( aseng dan asing), serta mendesak kepada 40 anggota dewan DPRD Jeneponto untuk menandatangani petisi dan menerbitkan surat keputusan DPRD tentang penolakan UU Cipta Kerja sebagai wujud komitmen poltik dan moralitas legislatif dalam mengawal dan membela kepentingan rakyat.

“Kepada Presiden Republik Indonesia untuk menertibkan PERPPU sebagai upaya untuk menyelamatkan negara dan rakyat dari potensi ancaman cengkeraman UU Cipta Kerja, serta meminta Kapolri untuk mendesak Kapolda Sulsel mencopot Kapolres Jeneponto dan juga mendesak DPR RI, agar segera melakukan upaya peninjauan sebagaimana ketentuan pada UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atas pengesahan UU Cipta Kerja yang diduga kuat terdapat kejanggalan yang berpotensi penghianatan terhadap Pancasila dan Kedaulatan NKRI, mendesak MK segera melakukan Judical Review terhadap UU Omnibus Law”harap Edy Subarga

Laporan Jurnalis Jeneponto-Misbah Fadly Kr
Editor-KJ

 

Pos terkait