Pemkab Sidrap Tandatangani PKS dengan Ombusdman

  • Whatsapp
Ombudsman RI perwakilan Sulawesi selatan dan pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS), Selasa (2/3/2021).

Sidrap-Kompas24jam.id, Ombudsman RI perwakilan Sulawesi selatan dan pemerintah kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS), Selasa (2/3/2021).

Penandatanganan dilakukan wakil Bupati Sidrap, H.Mahmud Yusuf dan kepala Ombudsman Sulsel, Subhan. Acara berlangsung di Baruga Kompleks SKPD Sidrap dirangkaikan sosialisasi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Bacaan Lainnya

Hadir pada kesempatan itu, asisten pemerintahan dan kesra, Andi Faisal Burhanuddin, asisten Ekbang, Andi Faisal ranggong, para kepala OPD  dan Camat sedangkan pembawa pemateri sosialisasi, Muslimin B. Putra dan Hasrul Eka Putra.

Subhan dalam sambutannya mengatakan, perjanjian kerja sama bertujuan mempercepat penyelesaian laporan dan memberi kepastian hukum kepada masyarakat.

“Peran Ombudsman ketika ada masalah segera berkoordinasi dengan pemerintah setempat utamanya Sekda dan Inspektorat agar bisa diselesaikan dengan cepat,”jelasnya.

Lebih jauh dikatakannya, dalam paradigma baru saat ini,  penyelenggara negara atau penyelenggara pelayanan publik betul-betul memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjalankan semua SOP sehingga tidak ada keluhan.

“Keluhan itu sebetulnya ada jalannya, dan seluruh institusi pemerintah wajib menyiapkan ruangan pengelola pengaduan masyarakat, sehingga ketika ada masalah mereka tidak keluar dan diselesaikan secara internal

Ketika masalah tidak terselesaikan secara internal maka masyarakat berhak melaporkan ke Ombudsman sebagai pengawas eksternal,”terang Subhan

Subhan jugan mengimbau masyarakat untuk tidak takut melapor ketika ada potensi maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang atau tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya.

“Silakan melapor ke Ombudsman, semua laporan ke Ombudsman itu tidak dipungut biaya apapun,”ucapnya

Sementara itu, Mahmud Yusuf berharap, kegiatan yang dilaksanakan dapat mewujudkan perbaikan dan peningkatan pelayanan publik sehingga tingkat kepuasan masyarakat kepada pemerintah dapat dibangun lebih baik pula.

Ia memaparkan, reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang berlangsung saat ini memposisikan pelayanan publik sebagai bagian dari agenda nasional.

“Aparatur negara dituntut memiliki integritas, produktivitas dan kemampuan memberikan pelayanan prima,” katanya Wagub Sidrap

Mahmud juga mengingatkan, perbaikan pelayanan publik pada instansi pemerintah sangat berimplikasi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Karna pada hakekatnya, pelayanan publik merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi negara atau pelayan masyarakat,”tutupnya

Laporan Jurnalis Sidrap-Erwin Sire

Editor-Redaksi



DPRD Jeneponto

Pos terkait