Penanganan Bencana di Jeneponto Dinilai Buruk, Aktivis Minta Bupati Jeneponto Evaluasi BPBD

  • Whatsapp

Jeneponto-Kompas24jam.id-Memasuki hari ke enam pascabanjir bandang dan tanah longsor di Dusun Bontoloe, Desa Rumbia, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Hingga kini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jeneponto belum memiliki data riil terkait kerugian dan jumlah korban jiwa serta warga yang terdampak korban banjir dan longsor itu.

Bacaan Lainnya

Caruk – maruknya penanganan pemulihan pasca bencana. Dengan kondisi demikian kinerja BPBD Jeneponto harus dievaluasi.

Sorotan tersebut lahir dari Aktivis mantan Sekjen PB HPMT Jeneponto, Rusli.Dia menilai BPBD Jeneponto, gagap dalam menghadapi Bencana

BPBD Jeneponto dalam penanganan bencana belum maksimal dan tidak terkodinir dengan baik.

“BPBD mestinya sudah punya data riil terkait dengan beberapa titik lokasi di Kecamatan Rumbia. Datanya itu, berapa korban, jumlah kerugian, berapa terdampak dan apa – apa yang dibutuhkan disitu. Sampai sekarang itu tidak ada” ujar Rusli, ditemui di lokasi bencana longsor di Desa Rumbia, Kamis (18/6/2020).

Menurutnya, BPBD Jeneponto perlu dievaluasi serius oleh pemerintah daerah (Pemda) Jeneponto dalam hal ini Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar, sebagai pucuk pimpinan, harus serius dalam mengevaluasi BPBD.

“Kinerja BPBD saat ini perlu dievaluasi serius oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Jeneponto sebagai pucuk pimpinan” harapnya

Data korban bencana dan kerusakan pun harus diperoleh dengan cepat oleh BPBD sebagai institusi yang bertanggung jawab setiap kebencanaan. Sehingga penanganan korban bisa lebih cepat dan tidak lamban.

Ketika orang minta sumber, kata Rusli informasi BPBD tidak punya data.Padahal data tersebut itu penting, supaya orang tahu bahwa ternyata di Kecamatan Rumbia, tidak cuman satu titik yang kena bencana tapi ada beberapa titik.

Kasi Kedauratan BPBD Jeneponto, yang dipimpin Mus Muliadi, dianggap terlalu elitisi dan tidak mampu berkomunikasi baik dengan seluruh Tim SAR gabungan dan relawan yang ikut membantu penanganan korban banjir dan tanah longsor di Kecamatan Rumbia.

Termasuk penyaluran bantuan yang seharusnya dikordinir oleh BPBD Jeneponto bisa terarah, namun faktanya tidak seperti itu.

“Penyaluran bantuan ini bisa terarah, misalnya korban butuh beras, nah yang memberikan bantuan itu bisa itu terarah dan terkordinir. Artinya sesuai yang dibutuhkan masyarakat pasca bencana ini,”tegasnya

Ironisnya, sampai saat ini BPBD Jeneponto sama sekali belum mempunyai data riil. Oleh karena itu BPBD dinilai gagap.

“Sudah hari ke enam pasca bencana ini belum ada data riil dari BPBD Jeneponto, kan mestinya sudah ada, sampai sekarang belum ada,” ungkapnya

Parahnya lagi, lanjut mantan Sekjen PB HPMT Jeneponto, posko induk BPBD Jeneponto berdiri di hari ketiga. Bahkan, BPBD memiliki papan informasi yang sama sekali tidak mempunyai isi atau kosong.

“Posko induknya BPBD masa di hari ketiga baru ada. Itupun BPBD punya papan informasi, entahkan papan apa itu, papan putih yang belum ada isi apa pun disitu tertulis, ataupun yang ditempel disitu mengenai kondisi lapangan,” kata dia.

Dia menganggap, BPBD Jeneponto tidak mampu mengarahkan dirinya dan tidak tahu memfungsikan lembaganya.

“Saya menganggap BPBD ini sepertinya dia, (BPBD) tidak tahu mengarahkan dirinya dan tidak tahu memfungsikan ini lembaganya.Karena sepertinya dia pimlang menghadapi situasi bencana ini. Padahal, BPBD semestinya tidak usah di ajarkan lagi kalo hal yang begini,”menurut Rusli nama sapaanya.

Mengenai data BPBD semestinya menjemput data bukan malah menunggu.

“Mengenai data, jangan lagi BPBD yang menunggu, harusnya menjemput, sehingga tidak ada titik-titik bencana yang tidak mendapatkan perhatian, baik itu pemerintah maupun para dermawan atau para relawan yang ingin memberikan bantuan,” pungkasnya

Laporan Jurnalis Jeneponto-Misbah Fadly Kr
Editor-KJ

Pos terkait