PPI Jeneponto Desak Bupati, Kejaksaan dan DPRD, Ini Penyebabnya

  • Whatsapp
Ketua Parlement Pemuda Indonesia (PPI) Muh.Alim Bahri saat berunjuk rasa di Kantor Bupati Jeneponto, Senin, 18, Pebruari, 2019.

Laporan Jurnalis Jeneponto – Haris 

Jeneponto – Kompas24jam.id- Parlement Pemuda Indonesia (PPI) melakukan aksi unjuk rasa menggugat pemerintah daerah Ikhwal pengelolaan, pembangunan dan keuangan pemerintah Kabupaten Jeneponto, Senin. 18, Pebruari, 2019.
Mereka mendesak kepada Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto, agar bertanggung jawab terhadap pemerintahan daerah yang cenderung buruk. Diduga diserang oleh sikap dan mental korupsi sebagian besar elit birokrasi.

Bacaan Lainnya

“Mendesak pemerintah daerah, Kejaksaan dan DPRD Kabupaten Jeneponto untuk melaksanakan tugas dan fungsi legislatif agar segera melakukan trasparansi pendistribusian bantuan beras kepada korban bencana banjir bandang di Kabupaten Jeneponto kiranya mengambil tindakan Hukum dan upaya maksimal untuk perbaikan manajemen, pelayanan, pengelolaan administrasi dan keuangan, di RSUD Jeneponto dan PDAM” ucap Ketua Parlement Pemuda Indonesia (PPI) Muh.Alim Bahri saat orasi di Kantor Bupati Jeneponto

“meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati segera melakukan evaluasi terhadap lemahnya kinerja pimpinan OPD yang tidak profesional.Kami juga menyatakan mosi tidak percaya pada pelaksanaan sidak, Pimpinan daerah di Rsud Lanto dg Pasewang,” Ucapnya

Meminta kepada Kejaksaan Negeri Jeneponto agar dapat menuntaskan dugaan kasus korupsi dana Desa Pa’rasangang Beru Kecamatan Turatea yang dilaporkan oleh pihak Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pa’rasangang Beru Tahun 2018.

“Kami meminta Kejaksaan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran atas pembibitan kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sul-Sel di Kematan Arungkeke serta, transparansi terhadap kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan nilai anggarannya yang mencapai milyaran” Pintanya.

Pos terkait