Sosialisasi Produk Hukum Daerah, Iksan Iskandar Berharap Kades Transparansi Penggunaan ADD

  • Whatsapp
Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Jeneponto melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar sosialisasi produk hukum daerah yang dilaksanakan di ruang pola Panrannuanta pagi tadi (04/02/2021)

Jeneponto-Kompas24jam.id, Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Jeneponto melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar sosialisasi produk hukum daerah yang dilaksanakan di ruang pola Panrannuanta pagi tadi (04/02/2021)

Sosialisasi produk hukum daerah dihadiri Bupati Jeneponto Drs.H.Iksan Iskandar M.Si para peserta perwakilan dari masing-masing Desa, Kelurahan, dan Kecamatan se-kabupaten Jeneponto

Bacaan Lainnya

Kegiatan sosialisasi produk hukum daerah dibuka oleh Bupati Jeneponto didampingi Forkopimda dan Kepala Dinas PMD serta beberapa kepala OPD lainnya.

Dalam laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Abd Makmur Sijaya menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2021 dalam bentuk peraturan Bupati (perbub)

“Dimana Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2021 tentang tata cara pengalokasian, pembagian dan prioritas penggunan alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2021″urainya

Makmur Sijaya menambahkan bahwa peraturan Bupati nomor 3 tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa (ADD) tahun anggaran 2021

“Peraturan-peraturan yang dibuat tersebut merupakan upaya pemerintah daerah kabupaten Jeneponto dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah daerah, hal ini ditegaskan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 17 ayat 1 yang berbunyi bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah”terangnya.

“Selain itu, sasaran dari kegiatan sosialisasi produk hukum ini adalah memberikan pijakan, acuan, dan landasan hukum agar penggunaan dana didesa menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku”kata Kadis PMD Abd Makmur Sijaya¬†

Terpisah dalam sambutan Bupati Jeneponto Drs.H.Iksan Iskandar M.si berharap, dengan adanya sosialisasi ini kepala desa dan perangkatnya dapat mengelolah Dana Desa (ADD) secara profesional dan proporsional sehingga mampu mempertanggungjawabkan kepada masyarakat secara jujur, transparan serta ankuntabel, melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak sehingga mendorong partisipasi publik

“Saya berharap kepada seluruh kepala Desa dan perangkatnya agar memiliki semangat yang sama dan mampu bekerja secara profesional dan proporsional dalam mengelola ADD yang ada”harapnya.

Hadir dalam Sosialisasi produk hukum daerah , Kajari Jeneponto Polres Jeneponto, pimpinan Bank Sulselbar, beberapa kepala OPD, Asisten I, Kabag dan Camat se kabupaten Jeneponto.

Laporan Jurnalis Jeneponto-Misbah Fadly Kr
Editor-KJ

Pos terkait