Tak Miliki Kartu KIS, Dinsos Jeneponto Fasilitasi, Warga Tino Ucapkan Terima Kasih

  • Whatsapp
Banyaknya kasus warga Jeneponto yang tidak mampu dan tidak memiliki KIS saat sedang sakit, seperti yang dialami Ibu Masang warga Desa Tino, Kecamatan Tarowang, Jeneponto, Sulawesi selatan.Melihat kasus ini, Dinas Sosial wajib mengambil peran sentral sebagai representasi negara yang hadir memenuhi hak dasar warga negaranya

Jeneponto-Kompas24jam.id, Banyaknya kasus warga Jeneponto yang tidak mampu dan tidak memiliki KIS saat sedang sakit, seperti yang dialami Ibu Masang warga Desa Tino, Kecamatan Tarowang, Jeneponto, Sulawesi selatan.

Melihat kasus ini, Dinas Sosial wajib mengambil peran sentral sebagai representasi negara yang hadir memenuhi hak dasar warga negaranya

Bacaan Lainnya

Dinsos mengaku telah melakukan langkah- langkah sistemik sejak tahun 2019 untuk melakukan perbaikan data kemiskinan.

“Dinas Sosial membuat MoU kerjasa dengan Didukcapil gunanya, agar Dinas Sosial dan Dukcapil sandingkan data peserta PBI JKN_KIS yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Jeneponto dan yang dibiayai APBN Kemensos dengan data Jumlah Penduduk 2019.

Alhamdulillah Dinas Sosial menemukan sebanyak 21.556 jiwa peserta PBI JKN KIS APBD dan 13.444 jiwa peserta PBI JKN KIS APBN yang indentitas by Nik by Name (BNBA) nya tidak terdaftar di Dukcapil Kabupaten Jeneponto dengan ini Dinas Sosial melakukan penonaktifan kartu JKN KIS tersebut sejak bulan Mei 2019 yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Cabang Bulukumba.

“Setelah hasil Verval tersebut Dinas Sosial Kembali membuka penjaringan bagi masyarakat kabupaten Jeneponto yang belum sama sekali terdaftar sebagai PBI JKN KIS yang dibiayai oleh APBD atau peserta BPJS Mandiri yang sudah merasa tidak mampu lagi membayar BPJS Mandirinya agar dialihkan ke BPJS pemerintah”terang Ashari Ilyas.

Penjaringan ini kami buka sebanyak 2 kali yaitu di bulan Februari dan November 2020 dengan ketentuan memenuhi syarat 14 kriteria Miskin Kemensos.

“Sampai saat ini Dinas Sosial berupaya terus melakukan Verval Data Peserta PBI JKN KIS APBD yang telah meninggal dunia melalui Dinas Dukcapil dan melalui hasil Verval tersebut kami memberikan kuota itu kepada masyarakat yang benar benar membutuhkan agar terdaftar sebagai peserta PBI JKN KIS yang dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto” ujar Ashari saat ditemui diruangan kerjanya beberapa hari yang lalu.

Terkait Inovasi layanan publik, Dinas Sosial sejak akhir 2020 sampai saat ini membuka suatu layanan face to face dengan masyarakat bagi yang ingin mengetahui bahwa masyarakat tersebut masuk sebagai KPM Bansos apa saja, atau masyarakat bisa akses langsung ke Link https://cekbansos.kemensos.go.id/cekbansos

“Program pemerintah terkait bansos PBI JKN KIS APBD/APBN, Dinas Sosial menghimbau agar masyarakat sendiri yang datang untuk mengecek data masing-masing dengan membawa Foto Copy Kartu Keluarga yang jelas demi mengurangi atau menghindari calo yang merugikan masyarakat dan mencemarkan nama baik Dinas Sosial Kabupaten Jeneponto”tegasnya

Ashari menambahkan bahwa saat ini Dinsos Jeneponto melakukan akselerasi program bagi warga miskin khususnya terkait penerbitan Kartu BPJS Pemerintah.

“Tahun 2021, Dinas Sosial kabupaten Jeneponto telah mengaktifkan Sistem Layanan Rujukan terpadu (SLRT) melalui Surat Keputusan Bupati Jeneponto Tahun 2021. System Layanan Rujukan terpadu (SLRT) ini berjumlah 113 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan 11 Supervisior kecamatan yang bekerja di wilayah masing masing”bebernya

Fungsi kerja mereka sebagai perujuk bagi masyarakat yang bermasalah dengan kesenjangan sosialnya dari semua Bansos yang diberikan oleh Kementrian Sosial.

“Melalui mereka pula Kartu BPJS pemerintah APBD/APBN kami salurkan yang bekerja sama dengan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) untuk mengurangi fitnah masyarakat ke aparat Desa, Kelurahan, Kecamatan dan terlebihnya ke pemerintah daerah kabupaten Jeneponto”terang Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Dinsos Jeneponto. Ashari Ilyas.

Laporan Jurnalis Jeneponto-MS
Editor-KJ

Pos terkait