Tolak Revisi UU KPK, 9 Tuntutan Diantaranya Dugaan Korupsi Libatkan Ketua DPC Gerindra Jeneponto

  • Whatsapp

Laporan Jurnalis Jeneponto – Misbah Fadly Kr

Jeneponto – Kompas24jam.id – Lagi, Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Fraksi Revolusi Keadilan (FRK) menggelar aksi unjuk rasa di jalan Lanto Dg Pasewang, depan kantor Bupati Jeneponto, Selasa (10/9/2019).

Bacaan Lainnya

Para pengunjuk rasa menggelar aksi secara bergantian, yang diawali didepan kantor Bupati, kantor DPRD selanjutnya menunju kantor Kejaksaan Jeneponto.

Orator aksi Muh Alim Bahri dalam orasinya mengatakan beberapa tuntutan poin yang potensi pada dugaan korupsi di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Beberapa persoalan yang menggurita di daerah ini, seperti persoalan Korupsi, pada pembangunan infrastruktur dan suburnya dugaan penyalahgunaan kewenangan,” kata Alim

Dia juga menyampaikan secara tegas, menolak revisi undang undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berikut 9 poin tuntutan para pengunjuk rasa di Kabupaten Jeneponto

1.Menyatakan dengan tegas, menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2.Menolak rencana pengadaan Pin Emas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto.

3.Meminta Kepada Bareskrim Polri untuk menyelidiki kemungkinan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan lahan untuk kepentingan publik oleh Pemda Jeneponto, di wilayah Kecamatan Bangkala Tahun Anggaran 2017.

4.Meminta kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi-Selatan agar segera menuntaskan penyidikan Kasus dugaan Korupsi pembangunan Pasar Rakyat. Pasar Paitana dan Pasar Lassang-Lassang.

5.Mendesak kepada Bupati Jeneponto untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Bansos BPNT dan meminta kepada Pihak Institusi penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Resort Jeneponto dan Kejaksaan untuk melakukan pengawasan secara ketat dan penyilidikan terhadap dugaan pelanggaran atas pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai.

6.Meminta kepada Bupati Jeneponto untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan mendesak Kepada Dinas PU untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Peningkatan Jalan Tahun 2019.

7.Meminta Kepada BPKP RI Provinsi Sulawesi-Selatan, Kepolisian, Kejaksaan untuk mengambil langkah dalam upaya pencegahan atas kemungkinan adanya potensi dugaan pelanggaran hukum pada perencanaan dan pelaksanaan peningkatan jalan Paket IV Ruas Simpang Lima – Karisa Tahun 2019 dengan pagu anggaran sebesar kurang lebih Rp.13,2 M dan Pada peningkatan Jalan Paket I, Ruas Bontoburungeng-Palajau, Ruas Palajau-Pallengu-Petang Tahun Anggaran 2019 dengan Pagu Annggaran kurang lebih Rp.4,75 M.

8.Meminta Kepada Kapolres Jeneponto dan Kajari Jeneponto untuk mengawasi secara ketat pendistribusian seluruh bantuan pemerintah untuk Masyarakat Jeneponto pada Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan pada dinas lainnya yang memiliki program bantuan langsung kepada masyarakat.

9.Meminta kepada DPRD dan Bupati Jeneponto untuk segera melakukan perbaikan tata kelola keuangan dan seluruh kekayaan asset milik Pemerintah daerah (Pemda).

Dari 9 point tuntutan para demontran di point ke 4 kini dalam proses penyelidikan pihak kepolisian Polda Sulsel yang sementara bergulir.

Keterlibatan Ketua DPC Gerindra yang menjabat Wakil Ketua DPRD tahun 2017 lalu, saat ini Wakil Bupati Jeneponto H.Paris Yasir sebagai pengantur proyek pasar rakyat Lassang-lassang Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke dan pasar rakyat Paitana, Desa Paitana, Kecamatan Turatea yang menelan anggaran dana DAK Rp.2.5 milyar

Pos terkait