JENEPONTO-KOMPAS24JAM.ID, Pemerintah Kabupaten Jeneponto bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto resmi memasuki tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyerahan dokumen ditandai melalui Rapat Paripurna Tingkat I yang berlangsung pada Senin, 9 November 2026, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jeneponto.
Rapat berjalan tertib dan resmi, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, Didis Suryadi, Wakil Ketua I Irmawati, dan dihadiri oleh Bupati Jeneponto, H.Paris Yasir, S.E, M.M., beserta jajaran pimpinan dan anggota DPRD, unsur perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.
Agenda utama diawali dengan penyerahan dokumen Ranperda dari Bupati kepada Ketua DPRD, yang sekaligus ditandatangani berita acara penyerahannya. Ini menandai dimulainya proses pembahasan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif guna mematangkan substansi peraturan daerah tersebut.
Dalam penjelasannya, Bupati Jeneponto menegaskan bahwa pengajuan perubahan Perda ini bukan tanpa alasan.Langkah ini diambil untuk menyesuaikan regulasi pajak dan retribusi daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjawab dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus berkembang.
“Penyesuaian ini penting agar pemungutan pajak dan retribusi daerah memiliki landasan hukum yang lebih kuat, tepat, dan transparan.Pada akhirnya, ini semua kita lakukan demi mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga kita memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati Jeneponto.
Optimalisasi PAD menjadi kunci utama dalam memperkuat kemandirian keuangan daerah.Semakin baik pengelolaan dan regulasinya, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam menghadirkan infrastruktur yang memadai, pelayanan publik yang berkualitas, serta program-program kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
Setelah penyerahan dokumen, rapat dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD, diikuti tanggapan dan penjelasan Bupati atas berbagai masukan dan saran yang disampaikan.Mekanisme ini menunjukkan bahwa setiap pasal dan kebijakan akan dikaji secara mendalam, cermat, dan transparan sebelum disahkan menjadi peraturan daerah.
Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan DPRD berkomitmen menjalankan seluruh proses pembahasan secara terbuka, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Diharapkan, perubahan regulasi ini nantinya tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha, tetapi juga menjadi instrumen strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan warga Kabupaten Jeneponto.
