JENEPONTO-KOMPAS24JAM.ID, Aliansi Amarah Rakyat Jeneponto meluncurkan aksi Galang Dana / Open Donasi sejak Selasa, 15 September 2026, yang kini memasuki hari kedua. Kegiatan ini menjadi wujud perhatian dan persembahan rakyat untuk berpartisipasi mendesak pengembalian uang negara yang ditemukan BPK berupa kelebihan pembayaran Anggaran Makan Minimum Rujab terhadap Pimpinan DPRD Jeneponto, diperkirakan mencapai ± Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
Aksi ini dinamai Aliansi Amarah Rakyat Jilid II dengan tagline: “Gerakan Penumpasan Mafia Migas & Kejahatan Korupsi.”
Dalam keterangannya, Aliansi Amarah Rakyat menjelaskan bahwa open donasi ini bukan sekadar pengumpulan uang, melainkan bentuk partisipasi rakyat untuk mendukung upaya pengembalian uang negara ke kas daerah melalui Kejaksaan Negeri Jeneponto. Hasil donasi ini akan diserahkan kepada pihak berwenang sebagai bagian dari rangkaian agenda unjuk rasa menyikapi dinamika darurat energi di Jeneponto, yang meliputi kelangkaan BBM Pertalite, Gas LPG 3 kg, serta pemadaman listrik yang berulang.
Selain itu, aksi ini juga merespons dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan negara pada anggaran makan minimum rujab Pimpinan DPRD Jeneponto yang telah ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Aliansi menegaskan bahwa rakyat tidak hanya berhak tahu, tetapi juga berhak menuntut transparansi dan akuntabilitas atas setiap rupiah uang rakyat yang dikelola oleh penyelenggara negara.
“Kami tidak diam melihat uang rakyat hilang begitu saja. Open donasi ini adalah bukti bahwa rakyat peduli dan siap berpartisipasi untuk mengembalikan apa yang menjadi hak negara dan rakyat. Setiap sumbangan yang terkumpul adalah suara hati rakyat yang menolak kebocoran anggaran dan ketidakadilan di depan mata,” tegas perwakilan Aliansi Amarah Rakyat.
Aksi ini mendapat dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat Jeneponto yang selama ini merasakan dampak langsung dari kelangkaan bahan bakar minyak, gas, serta pemadaman listrik yang tak kunjung usai. Di saat yang sama, masyarakat juga menuntut kejelasan dan transparansi terkait pengelolaan anggaran daerah, terutama yang berkaitan dengan temuan BPK tersebut.
Aliansi Amarah Rakyat berharap langkah ini dapat membuka mata semua pihak bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara bukan hanya tugas aparat pengawas, melainkan tanggung jawab seluruh rakyat. Semoga aksi ini menjadi momentum perubahan, menegakkan keadilan, dan memastikan setiap anggaran negara benar-benar bermanfaat bagi rakyat.
